Pengusaha Usul Rumah

Ketua umum real estate indonesia (rei) paulus totok menyarankan cara pengamanan periode pendek untuk jaga aliran kas usaha property di waktu epidemi.

Saran rei. Berbentuk pembebasan ppn serta bea pencapaian hak atas tanah serta bangunan (bphtb) untuk rumah non simpel menengah.

Rei menguraikan saran periode pendek pengamanan aliran kas perusahaan property ditengah-tengah epidemi covid-19. Saran terdiri jadi 4 kelompok. Yaitu:

Pertama. Saran untuk pajak pusat. Rei minta sewa pengurangan biaya pph final sewa tanah serta bangunan sebesar 10 % jadi 5 % selama saat epidemi atau untuk periode waktu di antara 12-18 bulan.

“seperti di mall kita terkena pph 10 % kita meminta saran meminta turun ke 5 % sebab situasi di internasional saja pasar itu finalnya di antara 3-6 %.” kata paulus dalam dialog online markplus dengan topik properti industry perspective. Jumat (2/10/2020).

Seterusnya. Rei minta pengurangan biaya pph final jual membeli tanah & bangunan sebesar 2.5 % jadi 1 % selama saat epidemi atau untuk periode waktu di antara 12 – 18 bulan.

Selanjutnya. Pengurangan biaya ppn sebesar 10 % jadi 5 % selama saat epidemi atau untuk periode waktu di antara 12-18 bulan.

“tempo hari dari rapat kita telah berikan untuk ppn ini kami menginginkan tidak cuma rumah simpel bersubsidi saja yang dapat bebas ppn serta bphtb tetapi kita untuk non simpel menengah atas dapat juga dibebaskan semasa epidemi covid-19 ini.” pintanya.

Saran ke-2. Untuk pajak/ retribusi wilayah rei usulkan pengurangan 50 % dari psb yang semestinya dibayar. Serta pengurangan bphtb dari 5 % jadi 2.5 %. Spesial rumah simpel jadi 1 %.

Dengan kelonggaran waktu pembayaran pbb serta bphtb selama saat epidemi atau s/d 9-12 bulan dari batasan optimal pembayaran pbb.

Saran ke-3. Berkaitan operational biaya salah satunya bantuan dari pemerintah ke pln untuk pembayaran beban minimum penggunaan listrik serta pembayaran 50 % pemakaian listrik. Sekaligus juga. Spesial rumah bantuan. Ada tambahan budget untuk penempatan jaringan listrik rumah.

“bantuan dari pemerintah ke pdam untuk pembayaran beban minimum penggunaan air serta pembayaran 50 % pemakaian air. Dengan kelonggaran batasan waktu pembayaran ongkos pln serta pdam s/d 6-9 bulan dari batasan waktu pembayaran untuk penggunaan di bulan juli s/d desember 2020.” katanya.

Demikian saran ke-4. Rei minta supaya pembelian property baik perseorangan atau tubuh usaha yang sumber dananya belum tertera dalam spt dikenai pajak sebesar 5 %. Serta seterusnya bisa dimasukkan pada dalam spt untuk laporan pajak tahun selanjutnya.

Pemerintah lewat kementerian keuangan terus berusaha tingkatkan daya membeli warga ditengah-tengah corona. Salah satunya dengan memperlebar program bantuan bunga ke debitur credit perumahan rakyat (kpr) serta debitur kendaraan bermotor.

Ketetapan itu tercantum pada ketentuan menteri keuangan (pmk) nomor 138/pmk.05/2020 yang disebut perkembangan pmk 85/pmk.05/2020 mengenai tata langkah pemberian bantuan bunga atau bantuan bunga margin dalam kerangka memberikan dukungan penerapan program pemulihan ekonomi nasional. Beleid koreksi pmk nomor 85/2020 itu ditandatangani sri mulyani pada tanggal 28 september 2020 kemarin.

Dalam pmk baru ini. Bendahara negara meningkatkan jumlah tipe debitur yang dapat ajukan stimulan bantuan bunga/margin. Yaitu. Debitur credit kepemilikan rumah (kpr) serta debitur credit kendaraan bermotor (kkb).

Sama dengan klausal 7 pmk 138/2020. Sri mulyani mewajibkan bantuan bunga kpr dikasih ke debitur perbankan atau perusahaan pembiayaan s/d type 70. Selanjutnya. Bantuan kkb buat debitur untuk usaha produktif. Termasuk juga yang dipakai untuk ojek serta/ atau usaha informal.

Seperti ketetapan pmk awalnya. Ada lima ketentuan yang perlu dipenuhi dengan debitur kpr serta debitur kkb untuk mendapatkan faedah sarana bantuan bunga dari pmk baru ini.

Pertama. Plafon credit optimal rp 10 miliar. Lantas. Memiliki baki credit/pembiayaan s/d 29 februari 2020. Ke-3.tidak termasuk juga dalam perincian hitam nasional untuk plafon credit di atas rp50 juta.

Selanjutnya. Mempunyai kelompok performing loan lancar kolektibilitas 1 atau 2 per 29 februari 2020. Serta ke-5. Harus mempunyai nomor inti harus pajak (npwp) atau daftarkan diri untuk memperoleh npwp.

Dalam soal debitur mempunyai akad credit/pembiayaan di atas rp500 juta s/d rp 10 miliar rupiah harus mendapatkan restrukturisasi dari penyalur credit atau pembiayaan sebelum mendapatkan restrukturisasi.

Debitur yang mempunyai plafon credit/pembiayaan kumulatif melewati rp10 miliar tidak bisa mendapatkan bantuan bunga/bantuan margin.

Mengenai rangsangan pmk 138/2020 buat debitur credit kpr atau credit kendaraan bermotor dengan plafon credit sama dengan atau di bawah rp 500 juta. Diberi bantuan bunga sebesar 6 % semasa 3 bulan pertama serta 3 % semasa 3 bulan selanjutnya. Ketetapan ini efisien per tahun atau disamakan dengan suku bunga yang sama dengan.

Sesaat. Untuk debitur yang plafon cicilannya capai rp 500 juta sampai rp10 miliar diberi bantuan bunga sebesar 3 % semasa 3 bulan pertama serta 2 % semasa 3 bulan selanjutnya efisien per tahun atau disamakan dengan suku bunga yang sama dengan.

Pembelian rumah dengan manfaatkan sarana credit kepemilikan rumah (kpr) adalah langkah yang terbanyak diambil oleh warga sekarang ini karena di rasa bertambah memudahkan.

 

By tebak3d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *