Klaster Ketenagakerjaan

Plt. Kepala Agen Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Reni Mursidayanti menentang bila proses pengkajian Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Cluster Ketenagakerjaan dikerjakan secara tertutup.

Karena, faksinya mengakui sudah menyertakan stakeholders berkaitan untuk meresap inspirasi sama perintah Presiden Jokowi.

“Tidak betul jika proses pengkajian cluster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dikerjakan secara tidak terbuka atau mungkin tidak terus-terang.¬†Misalnya, dalam pengkajian Tripartit Nasional untuk cluster Ketenagakerjaan sudah menyertakan elemen serikat karyawan/pekerja dan elemen pebisnis seperti Apindo dan Kadin.

“Tatap muka sendiri dikerjakan sekitar 9 kali dalam bentang 8 Juli-23 Juli 2020,” terang ia.

Disamping itu, dalam proses pengkajian materi berkaitan, Baleg DPR RI lakukan rangkaian Meeting Dengar Dendapat Umum (RDPU) yang mengundang beberapa narsumber. Salah satunya dari kelompok Pakar, Akademiki, Federasi Pebisnis, Serikat Karyawan, dan Figur Warga sama materi pengkajian.

Juga, sekarang ini proses pengaturan ketentuan penerapan UU Cipta Kerja dilakukna secara terbuka lewat pendayagunaan tehnologi digital. Di mana lewat situs www.uu-ciptakerja.go.id, warga bisa terhubung dan mengambil draft ketentuan turunan yang sudah diterbitkan.

“Jadi, tidak betul jika pemerintahan tidak lakukan pengkajian pada UU Cipta Kerja tiada dengar inspirasi dari khalayak atau stakeholders berkaitan,” katanya.

Awalnya, Deputi Presiden Federasi Serikat Karyawan Indonesia (KPSI), Muhammad Rusdi, menyebutkan faksinya keras menampik Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintahan. Ia memandang proses pengkajian RUU Omnibus Law yang berjalan tertutup menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berjalan.

“Ulasan RUU Omnibus itu dari awalnya tertutup, berlawanan dengan undang-undang,” bebernya pada acara pertemuan jurnalis di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, tempo hari.

Rusdi mengungkapkan rasa kekesalan pada pemerintahan, sebab tidak diikutsertakannya perwakilan pekerja dalam proses pengaturan Omnibus Law Cipta Kerja.

Updated: January 12, 2021 — 4:25 am

Leave a Reply

Your email address will not be published.